Scroll untuk baca artikel
Advertisement
Advertisement
Breaking News
06:55
Advertisement

Diduga Tak Sesuai PBG, Bangunan Tiga Lantai di Medan Perjuangan Disorot, Camat dan Satpol PP Diminta Bertindak Tegas

56c655eae8565d05bb1c6f65644c9699 1792737028718 0
Bagikan
Lihat Tersimpan

MEDAN | FAKTAHUKUM — Pembangunan sebuah gedung bertingkat di Jalan Pelita I, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, menjadi sorotan. Kondisi bangunan yang terlihat dalam dokumentasi lapangan memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terpasang di lokasi.

Berdasarkan papan informasi yang terlihat di lokasi, bangunan tersebut tercantum atas nama Ichwal Fauzi HRP, SE, AK, dengan jenis bangunan rumah tinggal deret, jumlah dua unit dan tiga lantai. Papan itu juga mencantumkan tanggal 2 Februari 2026 serta nomor PBG SK-PBG-127118-02022026-002.

Namun, kesesuaian antara dokumen perizinan dan kondisi fisik bangunan perlu dipastikan melalui pemeriksaan langsung oleh instansi teknis yang berwenang. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah pembangunan telah dilaksanakan sesuai fungsi, jumlah unit, luas, serta ketentuan teknis yang disetujui dalam PBG.

Camat dan Satpol PP Diminta Tidak Tutup Mata

Masyarakat berharap Camat Medan Perjuangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan pengecekan lapangan dan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Pemeriksaan diperlukan agar tidak muncul dugaan pembiaran terhadap pembangunan yang berpotensi tidak sesuai dengan dokumen persetujuan bangunan. Apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, pemerintah daerah diminta mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan yang transparan juga diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap pembangunan di wilayah Kota Medan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

PBG Bukan Sekadar Papan Informasi

Persetujuan Bangunan Gedung merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung. Karena itu, kesesuaian antara dokumen persetujuan dan pelaksanaan pembangunan perlu menjadi perhatian, termasuk aspek fungsi bangunan, tata ruang, keselamatan, serta persyaratan teknis lainnya.

Papan PBG yang terpasang di lokasi menjadi salah satu informasi awal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan klarifikasi. Akan tetapi, untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, diperlukan pemeriksaan dokumen resmi dan kondisi bangunan oleh pihak berwenang.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah perlu menjelaskan bentuk pelanggarannya, langkah penanganan yang akan ditempuh, serta pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil pemeriksaan.

Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan terverifikasi mengenai hasil pemeriksaan pemerintah daerah terhadap bangunan tersebut maupun kepastian ada atau tidaknya pelanggaran PBG.

Redaksi FAKTAHUKUM mendorong Camat Medan Perjuangan, Satpol PP Kota Medan, serta dinas teknis yang membidangi bangunan gedung untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai status pembangunan tersebut.

Klarifikasi dari pemilik bangunan juga diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan prematur.

Masyarakat berharap pengawasan pembangunan tidak berhenti pada pemasangan papan PBG, melainkan juga memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan persetujuan yang telah diterbitkan.

FAKTAHUKUM akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait. (Red)

Penulis

admin@faktahukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *